Membongkar Borok Demokrasi

BANYAK pemuja demokrasi di Indonesia saat ini.  Demokrasi dipahami bukan sekedar alat namun juga tujuan mencapai kesejahteraan, kesetaraan  dan keadilan. Maka, sesiapa yang meragukan demokrasi atau menomorduakannya, dianggap bukan polah yang populer. Tindakan “merendahkan” demokrasi, 

bisa menjadikan si pelakunya sebagai tertuduh:  dicap tirani, otoriter, kolot, momok modernitas, atau, minimal,  bagian dari Orde Baru.

Jadilah demokrasi –sebagai alat maupun tujuan– menjadi pembicaraan dan praktik nomor satu di Indonesia saat ini. Demokrasi menjadi kosakata penting pada segenap ranah kehidupan kita. Saat Wapres Jusuf Kalla mengatakan “demokrasi itu nomor dua” ia segera dihujani kritik. Pandangan JK ini dianggap melemahkan gerakan demokrasi yang sedang bersemi di Tanah Air. Apalagi, pandangan tersebut berseberangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekondannya. Saat berpidato menerima penghargaan Medali Demokrasi dari sebuah organisasi internasional, SBY mengatakan, demokrasi telah menjadi bagian penting dan permanen dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan, lanjut SBY, Islam dan demokrasi di Indonesia bisa bergandengan tangan.

JK boleh jadi sedikit orang berani mengeritik keberadaan dan peran demokrasi. Namun, Zaim Saidi lebih lagi. Membaca judul buku terbaru karngan Direktur PIRAC ini, sudah terang sikap penulisnya. Alih-alih memuja demokrasi, buku yang diterbitkan Republika (September, 2007) ini justru membentang sisi gelap demokrasi.

Menurut Zaim, demokrasi adalah usaha memperbudak umat manusia demi penegakan negara budak (slave state). Sebuah pernyataan yang jelas melawan mainstream. Penguasa yang dipilih melalui sistem demokrasi, lanjut Zaim, cuma boneka. Mereka hanya menjalankan keputusan dan kepentingan kelompok elit kapitalis, yaitu oligarki bankir internasional yang menguasai ekonomi dunia saat ini. Di mata Zaim, demokrasi tak lebih dari produk kapitalisme yang menindas.

Kapitalisme yang dimaksud Zaim adalah bangunan sistem ekonomi moderen yang berdiri di atas fondasi riba. Riba adalah hal terlarang dalam Islam.  Pada negara moderen, lanjut Zaim, riba justru direduksi dalam konstitusi negara moderen melalui tampilnya perbankan (bankir) sebagai pemonopoli pencetakan uang kertas (fiat money), mengucurkan kredit (utang) lalu memungut bunga. Tali-temali ketiganya disebut Zaim dengan konstruksi negara fiskal.

Dalam kontruksi negara fiskal, bank memberikan uang –dalam bentuk cetakan atau melalui ketikan di byte komputer– kepada pemerintah untuk mendanai pelbagai hal yang disebut proyek pembangunan. Dari sini kemudian muncul  istilah ’utang negara’ (public debt) hingga setiap warga negara kemudian dikenakan tanggungjawab membayar utang tersebut.  Bentuknya, melalui pemajakan. Zaim melihat ada persoalan mendasar di tingkat ini, yakni rakyat telah dijaminkan dalam kontrak utang-piutang yang dilakukan para pengelola negara kepada perbankan. Dalam kontruksi negara fiskal, simpul Zaim, fungsi konstitusi pada negara moderen hanya memastikan setiap orang menjadi pembayar pajak.

Sebab itu, pada level tersebut, penguasa sesungguhnya adalah para bankir. Pemerintahan yang dipilih –siapapun mereka— sejatinya adalah pihak yang berutang kepada perbankan. Jadilah kemudian mereka hanya pemerintahan boneka  yang menjalankan kepentingan elit perbankan. Bisa dimaklumi, saat terbetik berita di media massa perihal Bank Sentral mengeluarkan keputusan atas tingkat suku bunga di sebuah negara maka keputusan itu selalu memberi dampak luas pada kebijakan nasional negara tersebut. Ini bukti, demokrasi itu hanya ilusi. Demokrasi menjelma menjadi sistem politik tanpa kekuasaan.

Di sisi lain, demokrasi sebagai sebuah metode memperlihatkan kelemahannya saat suara rakyat terbanyak menjadi dasar utama terbitnya sebuah keputusan hukum. Zaim mencontohkan, seandainya kehendak kolektif publik mengatakan bahwa ‘riba itu halal’ maka penguasa mengikutinya dan memutuskan bahwa ‘riba itu halal’. Keputusan ini dianggap demokratis karena berdasarkan suara mayoritas. Namun, keputusan yang dianggap demokratis itu tidak serta merta menafikan ketetapan syariah bahwa ‘riba itu haram’.  Pada konteks ini, pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi sejalan dengan Islam praktis terbantahkan. (hal. 12)

Lugas dan gamblang buku ini mengeritik demokrasi sehingga, lanjut Zaim, umat manusia sejatinya tidak memerlukannya. Sebagai gantinya, Zaim menawarkan Islam sebagai jalan keluar.  Islam, dalam buku ini  dijabarkan sebagai cara hidup (amalan) dengan menghidupkan kembali muamalat, restorasi zakat, pasar terbuka, lembaga wakaf, kontrak bisnis syirkat, penggunaan kembali mata uang dinar emas dan dirham perak serta karavan dagang.

Konsepsi ini sama sekali berbeda dengan pelbagai instrumen yang dikenal dalam negara moderen (baca: negara fiskal) seperti perbankan, partai politik, parlemen,  sistem uang kertas, utang berbunga dan pajak. Zaim juga mengkritisi segala bentuk dan usaha pengislaman  pelbagai produk modernitas yang marak terjadi dalam dunia Islam hari ini seperti perbankan Islam, asuransi Islam,  bursa saham Islam,  negara Islam, hingga demokrasi Islam. Menurutnya, apa yang disebut dengan modernisme Islam yang kini banyak disuarakan para pemikir Islam, justru memastikan Islam kian terjerumus ke dalam kapitalisme.

Buku ini merupakan hasil lawatan spiritual dan intelektual Zaim selama berada di Cape Town, Afrika Selatan sepanjang tahun 2005-2006. Secara spiritual, Zaim mengikuti denyut kehidupan komunitas umat Islam di sana yang sukses menjalankan syariat Islam menurut tatanan amal Madinah, yaitu merujuk perilaku penduduk Madinah yang hidup pada era tiga generasi pertama Islam. Mereka sukses menjalankan cara hidup Islami sebagai jalan keluar atas persoalan yang ditimbulkan modernitas. Secara intelektual, Zaim memperkuat dalil-dalil ilmiah-akademik dalam bukunya melalui riset di Dallas College, kampus setempat.

Melalui dua pendekatan itu, buku ini menjadi berbeda dengan kebanyakan buku para peneliti kontemporer Indonesia yang modernis, liberal dan sekuler. Bila dihadapkan dengan cara Zaim, cara berpikir mereka justru malah melestarikan kapitalisme, melanggengkan ilusi tentang demokrasi, dan   semakin mengokohkan kontruksi negara fiskal. ***

(Catatan dari Bedah Buku Ilusi Demokrasi, Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 9 Maret 2008)