TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Anggito Abimanyu mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp
1.000 per liter. Kenaikan Rp 1.500 per liter yang diusulkan pemerintah
dinilai tak wajar. Kenaikan Rp 1.000 per liter tak akan menambah jumlah
warga miskin dibanding apabila
kenaikan dipaksakan Rp 1.500 per liter.
Karena orang miskin memakai minyak tanah yang harganya tidak
dinaikkan, kata Anggito di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 20
Maret 2012.
Dari hitungannya, kenaikan harga bensin Rp 1.000 hanya mengerek
inflasi 2 persen. Besaran ini, menurut dia, lebih rendah ketimbang
prediksi pemerintah sebesar 2,23 persen. Inflasi 2 persen tidak
menghambat ekspansi, katanya. Kenaikan Rp 1.000 atau 22 persen, Anggito
menambahkan, tidak akan merusak daya beli masyarakat terlampau parah
karena kenaikannya di bawah kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai
25 persen.
Meskipun demikian, ia tetap mengusulkan adanya pemberian kompensasi
berupa bantuan tunai langsung (BLT). Namun besaran yang diusulkan
Anggito hanya Rp 10 triliun untuk 18,5 juta keluarga miskin. Jumlah
tersebut lebih kecil ketimbang usulan pemerintah Rp 25,6 triliun.
Anggito menilai kompensasi harus diutamakan untuk pembangunan
infrastruktur bahan bakar gas dan angkutan umum. Besaran yang diusulkan
pengajar Universitas Gadjah Mada itu sebesar Rp 15 triliun lebih tinggi
ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp 5 triliun.
Tujuan kenaikan harga BBM, menurut dia, tidak sekadar menghemat
anggaran dan mengurangi defisit. Konsumsi BBM juga akan berkurang 0,2
persen, ujarnya. Konsumsi BBM tahun lalu mencapai 41,9 miliar liter
lebih tinggi dari kuota pemerintah sebesar 40,4 miliar liter. Pada APBN
2012, konsumsi ditetapkan 40 miliar liter. Namun, sekitar 2,5 miliar
liter diminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk dihemat.
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…komisioner-ojk
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…komisioner-ojk
22 Maret 2012 | 10:57 wib
BBM Tak Naik, Pemerintah Masih Untung Rp 97 Triliun?
BBM Tak Naik, Pemerintah Masih Untung Rp 97 Triliun?
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah tak punya alasan apapun untuk
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Demikian jika mengutip
analisis neraca perdagangan Minyak dan Gas (Migas) dari ekonom Senior
Kwik Kian Gie dan Anggito Abimanyu. Kwik Kian Gie yang merupakan mantan
Menteri Koordinator Perekonomian itu meragukan alasan pemerintah
menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dari defisit. Dia pun telah
menghitung anggaran pemerintah dalam lembar APBN. Hasilnya, bila harga
BBM tak dinaikkan, APBN akan memiliki sisa kurang lebih Rp 97 triliun.
Dia mengaku sanggup mempertahankan perhitungan tersebut bila memang
diperlukan. Kwik menambahkan, bila pembatalan kenaikan tidak segera
dilakukan, bukan tidak mungkin perekonomian akan semakin merosot dan
situasi keamanan dalam negeri cenderung kacau.
Berikut 9 analisa Kwik Kian Gie & Anggito Abimanyu, soal manipulasi pemerintah dalam hal bisnis BBM di Indonesia:
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 Miliar liter.
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp 149,887 T
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp224,546 T
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Miliar Liter @Rp.566,- = Rp35,658 T
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp410,091 T
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut "subsidi".
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp410,091 T Rp283, 5 T = Rp126,591 T
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 T. Poin kedelapan inilah yang dianggap tidak pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat.
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp224,546 T Rp 126,591 T
= Rp97,955 T
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 Miliar liter.
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp 149,887 T
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp224,546 T
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Miliar Liter @Rp.566,- = Rp35,658 T
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp410,091 T
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut "subsidi".
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp410,091 T Rp283, 5 T = Rp126,591 T
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 T. Poin kedelapan inilah yang dianggap tidak pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat.
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp224,546 T Rp 126,591 T
= Rp97,955 T
Dalam analisa tersebut, membuktikan bahwa APBN tidak jebol, justru
yang menjadi pertanyaan dimana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM
sebesar Rp. 97,955 Triliun?
http://www.suaramerdeka.com/v1/index…-Rp-97-Triliun
http://www.suaramerdeka.com/v1/index…-Rp-97-Triliun
Rabu, 21 Maret 2012 13:59 WIB
Bantah Bekerjasama dengan Kwik, Anggito Dukung Kenaikan Harga BBM
Bantah Bekerjasama dengan Kwik, Anggito Dukung Kenaikan Harga BBM
Bahwa saya, Anggito Abimanyu, bekerjasama dengan Bapak Kwik Kian Gie
bekerjasama menghitung/menganalisis surplus minyak dan menyatakan
pemerintah telah melakukan manipulasi adalah tidak benar dan fitnah.
JAKARTA, Jaringnews.com – Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu membantah
bahwa dirinya pernah melakukan perhitungan subsidi BBM bersama-sama
dengan Kwik Kian Gie. Beredarnya pesan berantai lewat Blackberry
Messaanger dengan judul "Manipulasi Pemerintah soal Surplus Migas",
yang memberi kesan merupakan hasil perhitungan dirinya dengan Kwik Kian
Gie, menurut dia, merupakan fitnah dan samasekali tidak benar.
Hal ini disampaikan oleh Anggito Abimanyu melalui pesannya lewat BBM
yang diterima Jaringnews.com hari ini (21/3). "Sehubungan dengan
pemberitaan melalui bbm dan sms bahwa saya, Anggito Abimanyu,
bekerjasana dengan Bapak Kwik Kian Gie bekerjasama
menghitung/menganalisis surplus minyak dan menyatakan pemerintah telah
melakukan manipulasi adalah tidak benar dan fitnah," tulis Anggito.
Memang, dalam kesempatan talkswhow dan di JLC TVOne bersama Kwik Kian
Gie dll tadi malam, Anggito Abimanyu mengkonfirmasi bahwa terdapat
surplus operasi migas dalam APBN 2012 namun surplus tersebut menurun
manakala terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan surplus tersebut telah
dimanfaatan untuk belanja APBN bahkan APBN mengalami defisit. "Tidak
pernah terucap satu kalipun mengenai manipulasi Pemerintah," kata
Anggito.
Anggito juga telah menyatakan mendukung kenaikan harga BBM. "Mohon
tidak mempercayai pemberitaan yang menyudutkan dan memfitnah diri
saya," kata Anggito
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…ikan-harga-bbm
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…ikan-harga-bbm
Kamis, 22 Maret 2012 10:30 WIB
Anggito Abimanyu Gagal Jadi Komisioner OJK
Anggito Abimanyu Gagal Jadi Komisioner OJK
JAKARTA, Jaringnews.com – Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan dan ekonom kenamaan, Anggito Abimanyu akhirnya
gugur di babak akhir seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (DKOJK). Namanya tidak tercantum dalam 21 calon yang lolos
menuju meja Presiden, untuk selanjutnya dipilih lagi 14 nama yang akan
diajukan kepada DPR.
Setelah melakukan serangkaian tahapan seleksi, Panitia Seleksi
dengan mempertimbangkan hasil seleksi serta kualifikasi keahlian dan
pengalaman yang proporsional dalam industri jasa keuangan, telah
melakukan pemilihan sebanyak 21 calon anggota DKOJK, kata Menteri
Keuangan, Agus Martowardojo yang juga ketua Pansel OJK.
Anggito Abimanyu termasuk calon yang banyak dijagokan mengingat
kompetensinya sebagai ekonom dan pengalamannya di birokrasi pemerintahan
dan perguruan tinggi. Anggito termasuk 37 nama yang lolos ke seleksi
tahap akhir, berupa seleksi kompetensi, melalui kegiatan penulisan
makalah dan wawancara kompetensi yang berlangsung sejak 14 Maret sampai
17 Maret.
Bukan hanya Anggito Abimanyu, ada pula nama-nama populer yang tidak
lolos. Erry Firmansyah, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia
(BEI) termasuk yang gagal melaju ke meja Presiden, walau pun ketika
proses pembentukan OJK, namanya sudah banyak disebut-sebut.
Nama lain yang juga tidak lolos adalah Hasan Zein Mahmud, mantan
Direktur Utama Bursa Efek Jakarta (BEJ), Kemal F. Stamboel, mantan
eksekutif Price Waterhouse yang kini jadi anggota DPR dan Umar Juoro,
ekonom yang juga kepala Badan Supervisi Bank Indonesia.
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…komisioner-ojk
http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1…komisioner-ojk
—————
Analisa Anggito yang pro kenaikan harga BBM, sebelum ada
pengumuman siapa-siapa saja yang lolos menjadi Komisioner OJK, kelihatan
sekali membela kebijakan yang tidak populer itu. Pernyataan bahwa
kenaikan harga BBM tak menambah jumlah kemiskinan di Tanah Air, tentu
sangat menyakitkan sekali bagi kebanyakan rakyat kecil. Tapi sayang dia
keseleo lidah saat bersama Pak Kweek menganalisa kenaikan harga BBM itu,
bilang Pemerintah masih untung dengan naiknya harga BBM Dunia sehingga
tak ada alasan menaikkan harga BBM dalam negeri. Konon, gara-gara salah
omong ini (meski coba direvisinya dengan mengatakan bahwa dia mendukung
Pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam negeri), tak ada ampunan
baginya … pencalonannya oleh DPR sebagai salah seorang anggota yang di
favoritkan menjadi Komisioner OJK pun gagal. Jelas anggota DPR pembela
kebijakan menaikkan harga BBM itu, sangat tersinggung dan tak senang
dengan pernyataannya bersama Pak Kweek itu.
Terlepas dari semuanya, patut disayangkan sikap Anggito yang
katanya ilmuan itu, tapi tak obyektif dalam menilai dampak buruk
kenaikan harga BBM itu kepada rakyat. Tak adalah ceritanya, di negeri
manapun di dunia ini, bahwa kenaikan harga BBM tidak akan mengkerek
naiknya biaya hidup akibat tekanan inflasi, dan penyebab dari
bertambahnya jumlah orang miskin. Kalau ada pakar yang berpendapat
sebaliknya, perlulah dipertanyakan motif dan kredebilitas keilmuannya
sampai berkata begitu. Doa rakyat kecil yang terdzolimi, kini setidaknya
sudah mengena ke Anggito, ambisinya menjadi anggota OJK pun gagal di
tengah jalan. Makanya kalau jadi pengamat atau pakar itu, berbicaralah
sesuai hati nurani saja. Berbicaralah yang baik dan benar saja. Kalau
tak mampu, lebih baik diam!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar